KEBIJAKAN MONETER

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintah memegang peranan penting dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Pada periode 1960-1965, perekonomian Indonesia menghadapi masalah yang berat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan politik. Doktrin ekonomi terpimpin telah menguras hampir seluruh potensi ekonomi Indonesia akibat membiayai proyek-proyek politik pemerintah. Sehingga tidak mengherankan jika pada periode ini pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat rendah, laju inflasi sangat tinggi hingga mencapai 635% pada 1966, dan investasi merosot tajam. Dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) dibebani Multiple Objectives, yaitu selain menjaga stabilitas mata uang rupiah juga sebagai bank sirkulasi yang memberi pinjaman uang muka kepada pemerintah serta menyediakan kredit likuiditas dan kredit langsung kepada lembaga-lembaga negara dan pengusaha. Kebijakan moneter merupakan instrumen yang sangat diandalkan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang ada pada suatu negara. Dengan demikian, kebijakan moneter sangatlah penting dalam pembangunan dan pengembangan suatu negara. B. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan paper ini adalah untuk memenuhi tugas pengantar ekonomi makro dan menambah pengetahuan tentang kebijakan moneter. BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Kebijakan Moneter Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah menyangkut perilaku bank sentral dalam penawaran uang dan pengaturan uang yang beredar pada suatu negara. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga serta pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) juga tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. B. Jenis-Jenis Kebijakan Moneter 1. Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy) Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat). Kebijakan ini diterapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar (easy monetary policy). Penerapan kebijakan ini seperti : a. Politik diskonto (penurunan tingkat suku bunga) b. Politik pasar terbuka (pembelian surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi). c. Politik cash ratio (penurunan cadangan kas) d. Politik kredit selektif (pemberian kredit longgar) 2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Kontractive Policy) Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy). Kebijakan ini dapat diterapkan berupa : a. Politik diskonto (peningkatan suku bunga) b. Politik pasar terbuka (penjualan surat berharga) c. Politik cash ratio (peningkatan cadangan kas) d. Politik kredit selektif (pengetatan pemberian kredit) C. Instrumen Kebijakan Moneter Terdapat 4 instrumen pokok kebijakan moneter : 1. Politik Pasar Terbuka Politik pasar terbuka merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah (government securities). Surat-surat berharga pemerintah diantaranya adalah SBI (Sertifikat Bank Indonesia), SBPU (Surat Berharga Pasar Uang), saham, dan obligasi. Jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Dengan menjual SBI, uang dari masyarakat akan tertarik masuk ke bank sehingga diharapkan jumlah uang beredar berkurang. SBI hanya dijual oleh bank sentral. Namun, jika pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar maka pemerintah akan membeli surat berharga. Dengan membeli SBI, pemerintah akan mengeluarkan uang kepada masyarakat dalam pembeliannya sehingga terjadilah penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat. 2. Politik Diskonto (Discount Rate) Politik diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga. Tingkat bunga pada tiap-tiap bank umum akan dipengaruhi oleh tingkat bunga bank sentral. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Jika pemerintah akan menambah jumlah uang yang beredar maka pemerintah menurunkan tingkat suku bunga bank sentral. Dengan begitu, minat masyarakat untuk menabung di bank pun berkurang. Sehingga, jumlah uang yang beredar bertambah. Selain itu, juga mengakibatkan suku bunga kredit turun dan mengakibatkan masyarakat banyak tertarik untuk mengajukan pinjaman ke bank. Serta sebaliknya, jika pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar maka pemerintah akan menaikkan tingkat bunga. Sehingga, hasrat masyarakat untuk menabung di bank pun tinggi yang mengakibatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang. Selain itu, kenaikan suku bunga tabungan akan meningkatkan suku bunga kredit. Dengan naiknya suku bunga kredit, masyarakat akan enggan untuk mengajukan kredit. 3. Politik Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio cadangan wajib adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar maka pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Jika bank sentral menurunkan cadangan kas, berarti bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar. Dalam hal ini bank-bank umum diberi kesempatan untuk dapat mengedarkan uang lebih banyak. Sebaliknya, ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar maka pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib. Hal ini terjadi karena dengan naiknya cadangan kas berarti bank umum harus lebih banyak menahan uang tunai untuk tidak diedarkan. 4. Kebijakan Kredit Selektif Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. Kredit selektif ini dilakukan dengan cara menentukan syarat-syarat kredit yang dikenal dengan 5C. Pada saat pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar maka pemerintah akan melonggarkan pemberian kredit. Namun, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar maka pemerintah akan mengetatkan pemberian kredit. Selain instrumen di atas, ada beberapa instrumen lain yang dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter, diantaranya : 1. Imbauan Moral (Moral Persuasion) Imbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan cara memberi imbauan kepada para pelaku ekonomi. Contohnya, menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar. 2. Politik Saneering Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara pengguntingan (pemotongan) uang disebut dengan politik saneering. Politik saneering diterapkan ketika terjadi hiperinflasi. Instrumen ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965. Pada saat itu, dilakukan pemotongan uang dari Rp.1.000 menjadi Rp.1. Hal ini dilakukan untuk menyehatkan kembali nilai uang yang sudah jatuh. 3. Devaluasi Devaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing. 4. Revaluasi Revaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. D. Tujuan Kebijakan moneter 1. Menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. 2. Menjaga kestabilan harga, artinya harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar 3. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam perekonomian. 4. Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. 5. Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. 6. Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. 7. Meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. 8. Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. E. Jalur Pembuatan Keputusan Kebijakan Moneter Dalam menentukan suatu kebijakan moneter tentunya akan dimulai dari Gubernur Bank Indoensia. Ia akan meminta pertimbangan kepada Dewan Moneter yang beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri. Kemudian, akan terjafi perundingan tentang kebijakan apa yang akan diambil dalam mengatasi masalah yang di hadapi. F. Peran Bank Indonesia dalam Kebijakan Moneter Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah. G. Sejarah Kebijakan Moneter di Indonesia Kebijakan moneter yang diterapkan pada tanggal 13 Desember 1965 adalah politik saneering. Mulai tahun 1960, kebutuhan anggaran pemerintah untuk proyek-proyek politik semakin meningkat akibat isu konfrontasi yang terus dilakukan dengan Belanda dan Malaysia. Hal ini juga disebabkan oleh besarnya pengeluran pemerintah untuk membiayai proyek-proyek mercusuar, seperti Games of the New Emerging Forces (Ganefo) dan Conference of the Emerging Forces (Conefo). Dalam rangka mempersiapkan kesatuan moneter di seluruh wilayah Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah menerbitkan sebuah alat pembayaran yang sah yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia melalui Penetapan Presiden (Penpres) No. 27/1965. Ketentuan tersebut mencakup nilai perbandingan antara uang rupiah baru dengan uang rupiah lama dan uang rupiah khusus untuk Irian Barat -Rp 1 (baru) = Rp 1.000 (lama) dan Rp 1 (baru) = IB Rp 1-, serta pencabutan uang kertas Bank Negara Indonesia, uang kertas, dan uang logam pemerintah yang telah beredar sebelum diberlakukannya Penpres tersebut. Sejak saat itu sampai bulan Agustus 1966, uang rupiah baru dan uang rupiah lama beredar bersama-sama. Untuk menghilangkan dualisme tersebut, semua instansi swasta diwajibkan untuk menggunakan nilai uang rupiah baru dalam perhitungan harga barang dan jasa serta keperluan administrasi keuangan. Meskipun uang rupiah baru bernilai 1.000 kali uang rupiah lama, tidak berarti bahwa harga-harga menjadi seperseribu harga lamanya. Kebijakan ini justru meningkatkan beban pemerintah, jumlah uang beredar, dan inflasi. H. Indikator Stabilisasi ekonomi Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan : 1. Kesempatan Kerja Semakin besar gairah untuk berusaha maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesehjateraan karyawan. 2. Kestabilan Harga Apabila kestablian harga tercapai maka akan menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan harga di masa depan. 3. Neraca Pembayaran Internasional Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang menyangkut tentang pengaturan jumlah uang yang beredar dan penawaran uang pada suatu negara. Terdapat dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif (easy moneter policy) dan kebijakan moneter konstraktif (tight moneter policy). Dalam penerapan kebijakan moneter, pemerintah memakai beberapa instrumen antara lain politik diskonto, politik cash ratio, politik kredit selektif, politik pasar terbuka, politik saneering, revaluasi, dan devaluasi. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bersama pemerintah membuat keputusan dengan menggunakan instrumen kebijakan moneter dalam mengatasi masalah perekonomian yang ada di Indonesia. Semua itu diupayakan agar tercapainya stabilisasi ekonomi, antara lain kesempatan kerja, kestabilan harga, dan neraca pembayaran Internasional.

Bicara Dengan Hati

Tak ada musuh yang tak dapat ditaklukkan oleh cinta. Tak ada penyakit yang tak dapat disembuhkan oleh kasih sayang. Tak ada permusuhan yang tak dapat dimaafkan oleh ketulusan. Tak ada kesulitan yang tak dapat dipecahkan oleh ketekunan. Tak ada batu keras yang tak dapat dipecahkan oleh kesabaran. Semua itu haruslah berasal dari hati anda. Bicaralah dengan bahasa hati, maka akan sampai ke hati pula. Kesuksesan bukan semata-mata betapa keras otot dan betapa tajam otak anda, namun juga betapa lembut hati anda dalam menjalani segala sesuatunya. Anda tak kan dapat menghentikan tangis seorang bayi hanya dengan merengkuhnya dalam lengan yang kuat. Atau, membujuknya dengan berbagai gula-gula dan kata-kata manis. Anda harus mendekapnya hingga ia merasakan detak jantung yang tenang jauh di dalam dada anda. Mulailah dengan melembutkan hati sebelum memberikannya pada keberhasilan anda. ************************************************** Hari Ini. Aku akan memulainya dengan ucapan syukur dan senyuman bukan kritikan. Akan kuhargai setiap detik, menit dan jam, karena tak sedetik pun dapat ditarik kembali. Hari ini tidak akan kusia-siakan, seperti waktu lalu yang terbuang percuma. Hari ini takkan kuisi dengan kecemasan tentang apa yang akan terjadi esok. Akan kupakai waktuku untuk membuat sesuatu yang kuidamkan terjadi. Hari ini aku belajar lagi, untuk merubah diri sendiri. Hari ini akan kuisi dengan karya. Kutinggalkan angan-angan, yang selalu mengatakan: "Aku akan melakukan sesuatu jika keadaan berubah." Jikalau keadaan tetap sama saja, dengan kemurahan-Nya aku tetap akan sukses dengan apa yang ada padaku. Hari ini aku akan berhenti berkata: "Aku tidak punya waktu" Karena aku tahu, aku tidak pernah mempunyai waktu untuk apapun. Jika aku ingin memiliki waktu, aku harus meluangkannya. Hari ini akan kulalui seolah hari akhirku. Akan kulakukan yang terbaik dan tidak akan ditunda sampai esok. Karena hari esok belum tentu ada.

Lika-Liku Pengembara di Jalan Dakwah.blm rilis

Aku adalah seorang kuli ilmu yang sedang berkarya di daerah rantau di kota orang,tanpa saudara maupun kerabat yang menemani dalam setiap siang dan malam nya dalam membangun banker yang berisi ilmu dan amal,keberangkatn saya dengan niat hanya ingin berorganisasi,ini adalah wujud maindset saya selama 3 tahun berorganisasi di SMA di bidang kerohanian,namun tidak mudah seiring perjalanan di ranah yang berbeda maindset yang awalnya hanya ingin berorganisasi saja menjadi berubah di karenakan aktivis sejati harus berbanding lurus dengan akademisi nya perlahan pun saya mulai merubah maindset,banyak juga faktor yang menyebabkan berubahnya maindset. menjadi seorang pejuang dakwah bukan hal yang mudah dan gampang pastinya,ini karena lika-liku menjadi pejuang dakwah tidak semudah membalikan telapak tangan butuh perjuangan seperti memindahkan gunung semeru ke luar kota,banyak suka dan duka yang menghampiri bahkan hati ini bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan isi hati kita

abu qudamah dan pejihad kecil

dakwatuna.com - Saat melawan Romawi, Abu Qudamah adalah panglima perang dan penyeru berjihad di jalan Allah. Lantas datanglah seorang Ibu memberikan kertas dan bungkusan, kemudian Abu Qudamah membuka pemberian tersebut dan terdapat pesan bahwa dengan sedihnya wanita tersebut memiliki keterbatasan untuk ikut berjihad, Ia hanya mampu menitipkan bungkusan yang berisi jalinan rambut untuk diikatkan pada kuda Abu Qudamah. Wanita tersebut berharap mudah-mudahan Allah menuliskan untuknya sebagian dari pahala orang-orang yang berjihad. Lantas datanglah seorang anak kecil yang dengan beraninya mendatangi Abu Qudamah dan mengutarakan maksudnya ingin berangkat perang. Abu Qudamah melarangnya, namun si anak kecil itu sontak berkata, “Bukankah Engkau mengetahui bahwa Allah SWT berfirman “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat..” (QS. At-taubah: 41) Sontak Abu Qudamah tercengang dan akhirnya ia dengan perasaan heran bercampur kasihan mengizinkan anak kecil itu untuk berperang. Anak tersebut berkata, “Berikanlah aku 3 anak panah”. Abu Qudamah tidak langsung memberikan anak panah akan tetapi memberikan syarat, “Jika nanti kamu syahid di jalan Allah, maka berikanlah syafaat kepadaku”. Si anak langsung menjawab, “baik, insya Allah”. Pertarungan pun berjalan, anak tersebut begitu bersemangat dan berani bertempur menghadapi musuh. Kemudian ia jatuh tersungkur. Abu Qudamah pun mendekat seraya berkata, “Apakah kamu ingin makan atau minum?”. “Tidak, sungguh saya memuji Allah atas apa yang terjadi pada diriku. Akan tetapi aku memiliki satu keinginan.” Abu Qudamah berkata, “Iya, dengan senang hati wahai anakku, mintalah kepadaku apa yang engkau inginkan”. “Sampaikan salamku kepada ibuku dan serahkanlah barang-barangku kepadanya”. “Siapakah Ibumu wahai anak muda?” “Ibuku adalah wanita yang memberikan kertas bungkusan kepadamu”, sahut anak tersebut. Lantas anak tersebut syahid. Abu Qudamah menguburkan anak itu. Tapi tiba-tiba bumi memuntahkannya. Ia kuburkan lagi, maka bumi memuntahkannya lagi. Kemudian ia perdalam kuburannya, namun tetap bumi memuntahkannya lagi. Akhirnya anak tadi ditinggalkan, kemudian didatangi oleh seekor burung, dan dimakanlah anak kecil tadi oleh burung. Kemudian Abu Qudamah pergi ke tempat ibunya untuk melaksanakan wasiatnya. Ketika Ibunya melihat Abu Qudamah, dia berkata “Apa yang mendorongmu datang ke sini wahai Abu Qudamah, apakah engkau datang untuk berbela sungkawa ataukah mengucapkan selamat?” Abu Qudamah bertanya kepadanya, “Apa maksudnya?”. Ibunya menjawab, ‘Jika anakku meninggal dunia, berarti engkau datang kepadaku untuk berbela sungkawa. Jika anakku gugur di jalan Allah dan meraih syahid, berarti engkau datang untuk mengucapkan selamat”. Lantas Abu Qudamah menceritakan kisah si anak kepadanya dan diceritakan pula tentang burung dan apa yang dilakukan burung tersebut terhadap anaknya. Ibunya berujar “Sungguh Allah telah mengabulkan do’anya”. Abu Qudamah dengan kaget bertanya, “Apa doanya wahai Ibu?” Ibu menjawab, “Sesungguhnya dia berdoa kepada Allah di dalam shalat-shalatnya dan kesendiriannya dan membaca doa berikut di pagi dan petang, “Ya Allah kumpulkanlah Aku di dalam tenggorok burung”. Kemudian Abu Qudamah meninggalkan wanita tersebut dan ia mengetahui mengapa Allah menetapkan pertolongan kepada pasukan perang yang dipimpinnya dan mengalahkan musuh-musuhnya. Sumber: http://www.dakwatuna.com/2014/08/12/55680/abu-qudamah-dan-anak-kecil-yang-ikut-berperang/#ixzz3B4aR9pGn Follow us: @dakwatuna on Twitter | dakwatunacom on Facebook

PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM

PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM DAN PERUSAHAAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM Badan hukum adalah suatu relaitas (bukan fiksi) dan berupa suatu kontruksi hukum. Dikatakan bahwa badan hukum adalah subyek hukum, sama dengan manusia (natuurlijke persoon; natural person), dengan perbedaan bahwa badan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang untuk mengabdi pada kehidupan hukum manusia. Manusia sendiri mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kesusilaan dan kemasyarakatan, dan karena itu dikenal adanya hak asasi manusia. Dalam kenyataan kita tahu bahwa misalnya badan hukum PT berbuat atau bertindak melalui manusia (yang dikenal dalam UU Perseroan Terbatas No. 1/1995 sebagai Direksi). Dalam Pasal 82 dikatakan bahwa “Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili ... baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Dengan demikian antara Direksi dan korporasi ada hubungan istimewa yang dinamakan “fiduciary relationship” (hubungan kepercayaan), yang melahirkan “fiduciary duties” bagi setiap anggota Direksi. PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM perusahaan berbadan hukum adalah sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya, mempunyai harta sendiri yang terpisah dari harta anggotanya, punya tujuan yang terpisah dari tujuan pribadi para anggotanya dan tanggung jawab pemegang saham terbatas kepada nilai saham yang diambilnya. Kekayaan yang dicatat dalam pembukuan itu hanya kekayaan perusahaan ( perseroan terbatas) saja tidak termasuk kekayaan pribadi para pemegang saham, pengurus dan komisaris, karena PT adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum tersendiri di luar pemegang sahamnya, yang memuliki hak dan kewajiban sendiri. Perusahaan perseorangan Perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perorangan yang bukan berbadan hukum, dapat berbentu perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri. Ssecara resmi, tidak ada perusahaan perseorangan, tetapi dalam praktik di masyarakat perdagangan telah ada suatu bentuk perusahaan perorangan yang diterima oleh msyarakat, yaitu perusahaan dagang. Smentara itu, untuk mendirikan perusahaan dagang dagang secara resmi belum ada, tetapi dalam praktenya orang yang akan mendirkan perusahaan dagang dapat mengajukan permohonan dengan izin usaha (SIU) kepada kantor wilayah perdagangan dan mengajukan suart izin tempat usaha (SITU) kepada pemerintah daerah setempat. Dengan izin-izin tersebut, orang dapat melakukan usaha perdagangan yang dikehendaki, sehingga kedua surat izin tersebut merupakan tanda bukti sah menurt hukum bagi pengusaha dagang yang akan melakukan usahanya PERUSAHAAN YNG TIDAK BERBADAN HUKUM harta pribadi para sekutu juga akan terpakai untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut. (perusahaan pereorangan, persekutuan perdata dan persekutuan komanditer, persekutuan firma). Jadi pencatatan harta kekayaan pribadi harus dilakukan, disamping pencatatan harta kekayaan perusahaan. Perusahaan sswata yang didirikandan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerja sama dalam bentuk persekutuan perdata. a. Persekutuan Perdata Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan kedua orang (pihak) menyetorkan kekayaan untuk usaha bersama. Tiap-tiap sekutu dari persekutuan perdata diwajibkan memasukkan ke dalam kas persekutuan perdata yang mereka dirikan secara bersama-sama (seroan), antara lain: uang, barang atau benda-benda lain yang layak bagi pemasukan, misalnya rumah, gedung, kendaraan bermotor, alat prlengkapan kantor dll, dan tenaga kerja, baik tenaga fisik atau pikiran. Dapat dibuat secara lisan atau tertulis, tanggung jawab sekutu sampai ke harta pribadi masing-masing, tanggung jawab adalah pro-rata (tergantung perjanjian. b. Persekutuan Firma Diatur dalam pasal 15 sampai 35 KUH Dagang. Persekutuan firma adalah persekutuan perdata untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama (pasal 16 KUHD), tanggung jawab sekutu sampai ke harta pribadi masing-masing, tanggung jawab adalah tanggung rentang (masing-masing untuk keseluruhan) artinya bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan sekutuan firma , didirikan dengan akta otentik dan diikuti dengan pendaftarran ke pengadilan negeri setempat. Firma bukan perusahaan berbadan hukum, sehingga pihak ketiga tidak berhubungan dengan persekutuan firma sabagai satu kesatuan, melainkan dengan setiap anggota-anggota secara sendiri-sendiri. Firma punya harta kekayaan, merupakan harta yang telah dikumpulkan dari setiap anggota persekutuan firma, sehingga pertanggungjawaban sekutu firma tidak terbatas pada harta yang dimasukkan, melainkan juga bertanggung jawab secara pribadi atas harta kekayaan milik pribadi terhadp persekutuan firma. Pertanggungjawaban itu merupakan pertanggungjawaban renteng akibat perbuatannya sendiri ataupun perbuatan sekutu lain. Jadi, pertanggungjawaban tersebut dalam praktik tidak langsung dibebankan kepada sekutu, melinkan kepada kas firma terlebih dahulu, jika kas tersebut tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kewajiban firma maka harta pribadi sekutu akan diambil untuk memenuhi kewajiban tersebut. c. Pesekutuan Komanditer CV) Persekutuan firma yang mempunyai sekutu komanditer (pasal 19 KUHD). Dengan demikian dalm CV terdapat sekutu komlementer dan sekutu komanditer. 1. Sekutu Komplementer Sekutu yang menyerahkan pemasukkan, selain itu juga ikut mengurusi persekutuan kimanditer. Diserahi tugas untuk mrngadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga 2. Sekutu komanditer Sekutu yang hanya menyerahkan pemasukkan pada persekutuan komanditer dan tidak ikut serta mengurusi persekutuan komanditer. Bertanggung jawab pribadi secara keseluruhan jika ditugaskan melakukanpengurusan CV. Peemodalan persekutuan komanditer (CV) berasal dari pemasukkan yang dimasukkan sekutu komplementer dan sekutu komanditer, baik berupa uang, barang, atau tenaga kerja saja, sedangkan harta kekayaan persekutuan komanditer (CV) terdiri ats pemasukan yang dimasukkan sekutu komlementer dan sekutu komanditer ditambah dengan harta kekayan pribadi sekutu komplementer.dengan demikian sekutu komanditer tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap persekutuan komanditer (CV). DAFTAR PUSTAKA: · http://books.google.co.id/books?id=pQP2rauL0HMC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false · http://dwinandanatalistyo.blogspot.com/2008/09/perbedaan-badan-usaha-yang-berbadan.html · http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091110205959AAs8UVw · http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha

tipe perusahaan

Bentuk-bentuk Perusahaan A. PENDAHULUAN a. Bentuk-bentuk perusahaan 1. Perseorangan Perusahaaan perseorangan adalah badan usaha yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, dimana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tententu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja / buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya. Pendirian perusahaan perseorangan tidak diatur dalam KUHD dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja. Ciri-ciri perusahaan perseorangan 1) Jumlah pengusaha hanya satu orang yaitu pemilik perusahaan 2) Modal usaha dimiliki satu orang (pengusaha yang bersangkutan) dan biasanya kecil atau menengah. 3) Pembantu pengusaha bekerja berdasarkan perjanjian kerja atau hibah. 4) Tidak ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai perusahaan perseorangan, namun hanya memerlukan izin permohonan usaha dari Dinas Perdagangan setempat. 5) Tidak perlu dibuatkan akta pendirian. 6) Merupakan bentuk perusahaan paling sederhana. 7) Pengusaha memiliki sendiri seluruh kekayaan atau asset perusahaan dan bertanggung jawab sendiri pula atas seluruh utang perusahaan (tanggung jawab sampai harta kekayaan pemilik sehingga pemisahan modal perusahaan dari kekayaan tidak berarti dalam hal tejadi kebangkrutan. 8) Bentuk perusahaan perseorangan adalah Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Perusahaan perseorangan dibagi dalam 2 kelompok yaitu: 1) Usaha Perseorangan Berizin memiliki izin operasional dari departemen teknis. Misalnya bila perusahaan perseorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 2) Usaha Perseorangan Yang Tidak Memiliki Izin Misalnya usaha perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, toko barang kelontong, dsb. Kebaikan perusahaan perseorangan: · Mudah dibentuk dan dibubarkan · Bekerja dengan sederhana · Pengelolaannya sederhana · Tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba · Tidak ada pajak, yang ada hanya pungutan dan retribusi · Rahasianya terjamin · Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan · Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup Kelemahan perusahaan perseorangan : · Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi · Kemampuan manajemen terbatas · Sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan · Sumber dana hanya terbatas pada pemilik · Resiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri · Seluruh aktivitas manajemen dilakukan sendiri, sehingga pengelolaan manajemen menjadi kompleks 2. Badan Usaha Badan usaha dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Bahwa tidak semua badan usaha merupakan suatu badan hukum, disini kami akan sedikit memberikan penjelasan secara singkat mengenai perbedaan antara badan usaha yang telah berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, sebagai berikut: Badan Usaha Yang Berbadan Hukum : a) Subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri ,karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subyek hukum di samping manusia. b) Harta kekayaa perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaan saja (harta pribadi pengurus /anggotanya tetap bebas dari sitaan) c) Badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Koperasi, Perum, Perjan, Persero dan Yayasan. Badan Usaha Yang Bukan Badan Hukum : a) Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. b) Harta perusahan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, maka harta pengurus/anggotanya ikut tersita juga. c) Badan usaha yang bukan badan hukum adalah Firma, CV I. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum yaitu perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama tapi tidak termasuk dalam katagori badan usaha yang berbadan hukum. Dapat berupa: a) MAATSCHAP (Persekutuan Perdata) Persekutuan Perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1618-1682. Menurut pasal 1618 KUH Perdata, Persekutuan Perdata merupakan “suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.” Menurut pasal 1619 KUH Perdata yg berbunyi, “Semua perseroan perdata harus ditunjukan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang atau usaha ke dalam perseroan itu.” Menurut pasal tersebut syarat Persekutuan Perdata adalah adanya pemasukan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng), dan ada pula pembagian keuntungan dari hasil pemasukan tersebut. Suatu Persekutuan Perdata dibuat berdasarkan perjanjian oleh para pihak yang mendirikannya. Dalam perjanjian itu para pihak berjanji memasukan sesuatu (modal) kedalam persekutuan, dan hasil dari usaha yang dijalankan (keuntungan) kemudian dibagi diantara para pihak sesuai perjanjian. Perjanjian Persekutuan Perdata dapat dibuat secara sederhana, tidak memerlukan proses dan tata cara yang rumit serta dapat dibuat berdasarkan akta dibawah tangan – perjanjian Persekutuan Perdata bahkan dapat dibuat secara lisan. Unsur-unsur Maatschap 1) Dasar pembentukannya adalah perjanjian timbal balik. 2) Adanya inbreng (pasal 1619 (2) KUHPerd) artinya masing-masing sekutu diwajibkan memasukan uang, barang-barang dan lainnya ataupun kerajinannya ke dalam persoalan itu. Wujud dari inbreng, dapat berupa: 1. Uang 2. Barang (benda-benda lain apa saja yang layak bagi pemasukan) 3. Tenaga (baik tenaga fisik maupun pikiran) 3) Dengan tujuan membagi keuntungan di antara orang-orang yang terlibat. Cara Mendirikan Persekutuan Perdata Menurut pasal 1618 KUHPPerdata, persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian dan tidak diharuskan secara tertulis sehingga perjanjiannya bersifat konsensual. Perjanjian mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1624 KUHPerdata). Syarat-syarat Mendirkan Persekutuan Perdata Ada beberapa syarat yang harus dilakukan dalam hal pendirian persekutuan perdata yaitu : 1. Perjanjian untuk mendirikan persekutuan perdata harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata. 2. Tidak dilarang oleh hokum 3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum 4. Harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar (keuntungan). Berakhirnya Persekutuan Perdata Suatu persekutuan perdata berakhir disebabkan oleh: 1. Lampaunya waktu yang telah diperjanjikan 2. Pengakhiran oleh salah satu atau beberapa sekutu. 3. Musnahnya benda yang menjadi objek persekutuan dan selesainya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan. 4. Kematian salah satu sekutu, adanya pengampuan atau dinyatakan kepailitan terhadap salah satu sekutu. 5. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah 6. Selelainya perbuatan. 7. Adanya pengampuan atau kepailitan terhadap salah satu sekutu. Mengenain berakhirnya persekutuan perdata diatur di dalam pasal 1646-1652 KUHPerdata. II. FIRMA Persekutuan firma adalah perserikatan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama (pasal 16 KUHD). Karena firma merupakan bagian dari perkumpulan maka memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1) Kepentingan bersama 2) Kehendak bersama 3) Tujuan bersama 4) Kerja sama Sedangkan unsur yang dimiliki firma merupakan bagian dari perikatan perdata yaitu: 1) Perjanjian timbal balik 2) Inbreng 3) Pembagian keuntungan Persekutuan Firma merupakan bagian dari persekutuan perdata, maka dasar hukum persekutuan firma terdapat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang terkait. Berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Firma (dari bahasa Belanda venootschap onder firma; secara harfiah: “perserikatan dagang antara beberapa perusahaan) atau sering juga disebut Fa, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama”. Menurut pendapat lain, Persekutuan Firma adalah “setiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama atau Firma sebagai nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama”. ciri dan sifat firma : · Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. · Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin · Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. · keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup · seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma · pendiriannya tidak memelukan akte pendirian · mudah memperoleh kredit usaha Kebaikan dan Keburukan Firma : Pada persekutuan dengan firma terdapat beberapa kebaikan dan keburukan yaitu: 1) Kebaikan 1. Kebutuhan akan modal lebih modal mudah terpenuhi jika dibandingkan dengan prusahaan perseorangan, sehingga modal dalam firma lebih besar. 2. Tergabungnya alasan-alasan rasional karena sebagian besar tindakan yang didasarkan oleh musyawarah menghasilkan kebenaran dan mendatangkan keuntungan. 3. Perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan dimana setiap sekutu persekutuan dengan firma bertanggung jawab tidak hanya pada tindakan-tindakannya sendiri tetapi juga pada tindakan dari sekutu lain. 2) Keburukan 1. Tanggung jawab yang tidak terbatas dari sekutu dalam hal terjadi kerugian pada persekutuan dengan firma, artinya pada persekutuan dengan firma pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan tidak ada artinya, sebab bila kekayaan perusahaan tidak dapt memenuhi pembayaran utang-utang persekutuan maka kekayaan pribadi pada sekutu menjadi jaminan, dengan kata lain setiap sekutu bertanggung jawab sepenuhnya. 2. Pimpinan dipagang oleh lebih dari satu orang, hal ini dapat mengakibatkan perselisihan paham dalam hal kerja sama dan pelaksanaan masing-masing tugas sekutu. 3. Adanya beberapa sebab persekutuan dengan firma akan berakhir. 4. Penanaman modal beku (frozen capital). Bagi orang yang menginventasikan modal pada persekutuan dengan firma bila dilihat dari sudut liquiditas merupakan tempat penanaman modal yang kurang baik., karena mudah dalam hal inventasi tetapi agak sulit dalam hal menarik kembali modal yang telah disetor ke persekutuan dengan firma (tidak bisa setiap waktu). Pembentukan firma Di dalam Firma, tiap-tiap pesero/sekutu secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari Firma (Pasal 18 KUHD). Dalam Pasal 22 KUHD disebutkan bahwa persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan kepada pihak ketiga bila akta itu tidak ada. Pembentukan Firma harus dilakukan secara autentik dengan cara membuat suatu perjanjian secara tertulis yang menunjukkan kesepakatan di antara pendirinya untuk mendirikan suatu badan usaha yang berbentuk firma. Perjanjian inilah yang disebut dengan Akta Pendirian Firma. Cara/langkah-langkah mendirikan Firma adalah sebagai berikut: 1. Para pihak yang berkehendak mendirikan Firma menyiapkan akta yang didalamnya minimal memuat (Pasal 26 KUHD): · Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri Firma; Nama Firma yang akan didirikan (termasuk juga tempat kedudukan Firma); · Keterangan kegiatan usaha yang akan dilakukan Firma di kemudian hari; · Nama Sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama Firma; · Saat mulai dan berakhirnya Firma; · Klausula-klausula yang berkaitan dengan hubungan antara pihak ketiga dengan Firma 2. Akta tersebut dibuat sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan notaris (Pasal 22 KUHD) 3. Akta otentik tersebut selanjutnya didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana Firma berkedudukan (Pasal 23 KUHD) 4. Akta yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara. Pendaftaran Pasal 23 KUHD menyebutkan setelah akta pendirian dibuat, maka harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam wilayah mana firma tersebut didirikan. Hal-hal yang perlu didaftarkan adalah: 1) Akta pendirian atau 2) Ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut (Pasal 26 KUHD), yang isinya antara lain: a) Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu firma. b) Pernyataan firmanya dengan menunjukan apakah persekutuan itu umum ataukah terbatas pada suatu cabang khusus perusahaan tertentu dan dalam hal terakhir dengan menunjukan cabang khusus itu. c) Penunjukan para sekutu yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firma. d) Saat mulai berlakunya persekutuan dan saat berakhirnya. e) Dan selanjutnya, pada umumnya bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para sekutu. Pengumuman Selanjutnya ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 28 KUHD). Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan, maka pihak ketiga menganggap firma sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala macam usaha, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas serta semua sekutu berwenang menandatangani berbagai surat untuk firma ini (Pasal 29 KUHD). Pada umumnya Persekutuan Firma disebut juga sebagai perusahaan yang tidak berbadan hukum karena firma telah memenuhi syarat/unsur materiil namun syarat/unsur formalnya berupa pengesahan atau pengakuan dari Negara berupa peraturan perundang-undangan belum ada. Hal inilah yang menyebabkan Persekutuan Firma bukan merupakan persekutuan yang berbadan hukum. 1. Proses Pembubaran Pembubaran Persekutuan Firma diatur dalam ketentuan Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Pasal 1646 KUHPerdata menyebutkan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan Persekutuan Firma berakhir, yaitu : a. Jangka waktu firma telah berakhir sesuai yang telah ditentukan dalam akta pendirian; b. Adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian sekutunya; c. Musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan persekutuan firma; d. Adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu; e. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Sekutu Dalam Persekutuan Firma hanya terdapat satu macam sekutu, yaitu sekutu komplementer atau Firma .Sekutu komplementer menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga sehingga bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Pasal 17 KUHD menyebutkan bahwa dalam anggaran dasar harus ditegaskan apakah di antara para sekutu ada yang tidak diperkenankan bertindak keluar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Meskipun sekutu kerja tersebut dikeluarkan wewenangnya atau tidak diberi wewenang untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, namun hal ini tidak menghilangkan sifat tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHD. Perihal pembagian keuntungan dan kerugian dalam persekutuan Firma diatur dalam Pasal 1633 sampai dengan Pasal 1635 KUHPerdata yang mengatur cara pembagian keuntungan dan kerugian yang diperjanjikan dan yang tidak diperjanjikan diantara pada sekutu. Bunyi Pasal 1633 KUHPer tersebut adalah : “Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing. Bagi peserta yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan, bagiannya dalam laba dan rugi harus dihitung sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan uang atau barang paling sedikit”. Dalam Pasal 1634 KUHper dinyatakan : “Para peserta tidak boleh berjanji, bahwa jumlah bagian mereka masing-masing dalam perseroan dapat ditetapkan oleh salah seorang dari mereka atau orang lain. Perjanjian demikian harus dianggap dari semula sebagai tidak tertulis dan dalam hal ini harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 1633”. Dan dalam Pasal 1635 dinyatakan : “Perjanjian yang memberikan keuntungan saja kepada salah seorang daripada peserta adalah batal. Akan tetapi diperbolehkan diperjanjikan bahwa semua kerugian hanya akan ditanggung oleh salah seorang peserta atau lebih”. Dalam hal cara pembagian keuntungan dan kerugian diperjanjikan oleh sekutu, sebaiknya pembagian tersebut diatur di dalam perjanjian pendirian persekutuan. Dengan batasan ketentuan tersebut tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja dan boleh diperjanjikan jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah satu sekutu saja. Penetapan pembagian keuntungan oleh pihak ketiga tidak diperbolehkan. Apabila cara pembagian keuntungan dan kerugian tidak diperjanjikan, maka pembagian didasarkan pada perimbangan pemasukan secara adil dan seimbang dan sekutu yang memasukkan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan sekutu yang memasukkan uang atau benda yang paling sedikit III. PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) Dasar hukum: Pasal 19-21 KUHD Dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). bahwa CV(Comanditaire Venootschaaf) adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang pesero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Pada beberapa referensi lain, pemberian pinjaman modal atau biasa disebut inbreng, dapat berbentuk selain uang, misalnya benda atau yang lainnya 2. Unsur-unsur CV Unsur CV sebagai peerkumpulan 1) Kepentingan bersama 2) kehendak bersama 3) tujuan bersama 4) kerja sama Sebagai persekutuan perdata 1) perjanjian timbale balik 2) Inbreng 3) Pembagian keuntungan Sebagai firma 1) Menjalankan perusahaan (pasal 16 KUHD) 2) Dengan nama bersama atau firma ( pasal 16 KUHD) 3) Tanggung jawab sekutu (kerja) bersifat pribadi atau keseluruhan (pasal 18 KUHD) Unsur kekhususan persekutuan komanditer: Persekutuan komanditer merupaka persekutuan firma dengan bentuk khusus. Bentuk khususnya adalah adanya sekutu komanditer (dimana sekutu komanditer tidak ada dalam persekutuan firma) 3. Sekutu dalam persekutuan komanditer Dari pengertian di atas, sekutu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : · Sekutu aktif atau sekutu Komplementer, adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus. · Sekutu Pasif atau sekutu Komanditer, adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung, uang mereka memperoleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan. Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam. Pendirian CV Dalam KUH Dagang tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja (Pasal 22 KUH Dagang). Dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian/berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Dengan kata lain prosedur pendiriannya sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma. Didalam akta pendiriannya itu harus dimuat anggaran dasar yang menentukan tentang: a. Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para pendiri. b. Penetapan nama persekutuan komanditer dan kedudukan hukumnya. c. Keterangan mengenai CV yang menyatakan sifat CV itu di kemudian harinya akan bersifat khusus atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus d. Nama sekutu yang tidak berkuasa menandatangani perjanjian atas nama persekutuan. e. Mulai dari berakhirnya persekutuan komanditer f. Klausul-klausul lain yang penting berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri. g. Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal. h. Pembentukan kas atau uang dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga yang jika sudah kosong maka berlakulah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. i. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan. j. Maksud dan tujuan persekutuan komanditer k. Modal persekutuan komanditer l. Penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer m. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing sekutu. n. Pembagian keuntungan dan kerugian sekutu. 5. Jenis-jenis CV Berdasarkan perkembangannya, bentuk perseroan komanditer adalah sebagai berikut: a. Persekutuan komanditer murni Bentuk ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama. Dalam persekutuan ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer. b. Persekutuan komanditer campuran Bentuk ini umumnya berasal dari bentuk firma bila firma membutuhkan tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer sedangkan sekutu lain atau sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer. c. Persekutuan komanditer bersaham Persekutuan komanditer bentuk ini mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan dan sekutu komplementer maupun sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghindari terjadinya modal beku karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan. 6. Pertanggung jawaban Hukum Dalam melangsungkan kegiatan usahanya, aktivitas bisnis CV dilakukan oleh para pesero aktifnya. Mereka-lah yang bertanggungjawab untuk melakukan tindakan pengurusan atau bekerja di dalam perseroan tersebut. Bahkan jika ditarik lebih jauh, para pesero komplementer ini juga dapat dimintakan tanggung jawab secara tanggung renteng atas perikatan-perikatan perseroannya. Di sisi lain, para pemberi modal atau pesero komanditer, tidak bisa terlibat dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Hal tersebut diatur secara tegas di dalam Pasal 20 KUHD yang menjelaskan bahwa pesero komanditer ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, meskipun ada pemberian kuasa sekalipun. Implikasinya, pesero komanditer tidak perlu ikut memikul beban kerugian yang jumlahnya lebih besar dari modal yang disetorkannya ke perusahaan. Namun jika pesero komanditer terbukti ikut menjalankan perusahaan sebagaimana yang dilakukan pesero komplementer dan mengakibatkan kerugian perusahaan, maka sesuai dengan Pasal 21 KUHD, pesero komanditer ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap semua utang dan perikatan perseroan tersebut. 7. Kebaikan dan keburukan v kebaikan : Ø Proses pendirianya relatif mudah Ø Modal yang dikumpulkan bisa lebih besar karena didirikan banyak pihak Ø Mudah memperoleh kredit pinjaman Ø Ada anggota aktif yang memiliki tanggungjawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal Menunggu keuntungan. v Keburukan : Ø Kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu Ø Sulit menarik kembali modal yang telah disetor 8. Kewajiban pajak pada UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang menyebutkan bahwa Badan sebagai subjek pajak adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. Dari definisi Badan di atas jelas bahwa persekutuan komanditer termasuk ke dalam subjek pajak. Sehingga secara umum CV juga berkewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana perseroan terbatas. 9. Berakhirnya CV Karena pada hakekatnya persekutuan komanditer adalah persekutuan perdata, maka berakhirnya persekutuan komanditer adalah sama dengan persekutuan perdata yang diatur dalam Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPerdata. Pasal 1646 KUH Perdata menyebutkan bahwa paling tidak ada 4 hal yang menyebabkan persekutuan berakhir yaitu: ü lewatnya masa waktu perjanjian persekutuan ü musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan ü kehendak dari sekutu, dan ü jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. v Berakhirnya CV,juga diatur dalam Pasal 31 KUHD yaitu: ü Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (Akta Pendirian). ü CV berakhir sebelum jangka waktu yang ditetapkan, akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. ü Akibat perubahan anggaran dasar (akta pendirian) di mana perubahan anggaran dasar ini mempengaruhi kepentingan pihak ketiga terhadap CV. Berbadan Hukum a. KOPERASI 1. Prosedur Pendirian Koperasi Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, adalah sebagai berikut : 1. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama; 2. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah Warga Negara Indonesia, cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan hukum; 3. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota 4. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi; 5. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi. Selain persyaratan diatas, perlu juga diperhatikan beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan koperasi yang dikemukakan oleh Suarny Amran et.al (2000:62) antara lain sebagai berikut : 1. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan yang nantinya akan menjadi anggota koperasi hendaknya mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Artinya tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa didasarkan pada adanya keje-lasan mengenai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang akan dijalan-kan. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama. 2. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi. 3. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menunggu kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar. 4. Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pe-ngelolaan koperasi. Perlu diperhatikan mereka yang nantinya ditunjuk/ dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran, kemampuan dan kepemimpinan, agar koperasi yangdidirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan Setelah persyaratan terpenuhi para pendiri kemudian mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mengadakan rapat pembentukan koperasi, setelah memiliki bekal yang cukup dan telah siap para pendiri melakukan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri dinas koperasi dan pejabat lainnya, pendirian koperasi tidak sampai disana karena lembaga koperasi yang telah didirikan perlu disahkan badan hukumnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan tersebut diuraikan di bawah ini : Tahap persiapan pendirian koperasi Sekelompok orang bertekad untuk mendirikan sebuah koperasi terlebih dahulu perlu memahami maksud dan tujuan pendirian koperasi, untuk itu perwakilan dari pendiri dapat meminta bantuan kepada Dinas Koperasi dan UKM ataupun lembaga pendidikan koperasi lainnya untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan mengenai pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi bagi pendiri. Setelah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan perkoperasian, para pendiri sebaiknya membentuk panitia persiapan pembentukan koperasi, yang bertugas : 1. Menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada calon anggota, pejabat pe- merintahan dan pejabat koperasi. 2. Mempersiapakan acara rapat. 3. Mempersiapkan tempat acara. 4. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pembentukan koperasi. 2) Tahap Rapat Pembentukan Koperasi Setelah tahap persiapan selesai dan para pendiri pembentukan koperasi telah memiliki bekal yang cukup dan telah siap melakukan rapat pembentukan koperasi. Rapat pembentukan koperasi harus dihadiri oleh 20 orang calon anggota sebagai syarat sahnya pembentukan koperasi primer. Selain itu, pejabat desa dan pejabat Dinas Koperasi dan UKM dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya. Hal-hal yang dibahas pada saat rapat pembentukan koperasi karyawan, dapat dirinci sebagai berikut : 1. Pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi karyawan, yaitu surat keterangan tentang pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani Anggaran Dasar pada saat pembentuk-an koperasi. 2. Pembuatan Anggaran Dasar koperasi, yaitu pembuatan aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan Konsep Anggaran Dasar koperasi sebelumnya disusun oleh panitia pendiri, kemudian panitia pendiri itu mengajukan rancangan Anggaran Dasarnya pada saat rapat pembentukan untuk disepakati dan disahkan. Anggaran Dasar biasanya mengemukakan : Nama dan tempat kedudukan, maksudnya dalam Anggaran Dasar tersebut dicantumkan nama koperasi karyawan yang akan dibentuk dan lokasi atau wilayah kerja koperasi tersebut berada. a. Landasan, asas dan prinsip koperasi, di dalam Anggaran Dasar dikemukakan landasan, asas dan prinsip koperasi yang akan dianut oleh koperasi. b. Maksud dan tujuan, yaitu pernyataan misi, visi serta sasaran pembentukan koperasi. c. Kegiatan usaha, merupakan pernyataan jenis koperasi dan usaha yang akan dilaksanakan koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi para karyawan anggotanya. Misalnya, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa atau koperasi serba usaha. d. Keanggotaan, yaitu aturan-aturan yang menyangkut urusan keanggotaan koperasi. Urusan keanggotaan ini dapat ditentukan sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan dibentuknya. Biasanya ketentuan mengenai keanggotaan membahas persyaratan dan prosedur menjadi anggota ko-perasi karyawan, kewajiban dan hak-hak dari anggota serta ketentuan-ketentuan dalam mengakhiri status keanggotaan pada koperasi. e. Perangkat koperasi, yaitu unsur-unsur yang terdapat pada organisasi koperasi. Perangkat koperasi tersebut, sebagai berikut : · Rapat Anggota. Dalam Anggaran Dasar dibahas mengenai kedudukan rapat anggota di dalam koperasi, penetapan waktu pelaksanaan rapat anggota, hal-hal yang dapat dibahas dalam rapat anggota, agenda acara rapat anggota tahunan, dan syarat sahnya pelaksanaan rapat anggota koperasi. · Pengurus. Dalam Anggaran Dasar dijabarkan tentang kedudukan pengurus dalam koperasi, persyaratan dan masa jabatan pengurus, tugas, kewajiban serta wewenang dari pengurus koperasi. · Pengawas. Dalam Anggaran Dasar dijabarkan tentang kedudukan pengawas dalam koperasi, persyaratan dan masa jabatan pengawas, tugas serta wewenang dari pengawas koperasi. · Selain dari ketiga perangkat tersebut dapat ditambahkan pula pembina atau badan penasehat. f) Ketentuan mengenai permodalan perusahaan koperasi, yaitu pembahasan mengenai jenis modal yang dimiliki (modal sendiri dan modal pinjaman), ketentuan mengenai jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota. g) Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), yaitu ketentuan yang membahas penjelasan mengenai SHU serta peruntukan SHU koperasi yang didapat. h) Pembubaran dan penyelesaian, membahas tata-cara pembubaran koperasi dan penyelesaian masalah koperasi setelah dilakukan pembubaran. Biasanya penjelasan yang lebih rinci mengenai hal ini dikemukakan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau aturan lainnya. i) Jangka waktu berdirinya koperasi. j) Sanksi-sanksi, merupakan ketentuan mengenai sanksi yang diberikan kepada anggota, pengurus dan pengawas koperasi, karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Anggaran Dasar atau aturan lain-nya yang telah ditetapkan. k) Anggaran rumah tangga dan peraturan khusus, yaitu ketentuan-ketentuan pelaksana dalam Anggaran Dasar yang sebelumnya dimuat dalam Anggaran Dasar. Penutup. 1. Pembentukan pengurus, pengawas, yaitu memilih anggota orang-orang yang akan dibebani tugas dan tanggungjawab atas pengelolaan, pengawasan di koperasi 2. Neraca awal koperasi, merupakan perincian posisi aktiva dan pasiva diawal pembentukan koperasi 3. Rencana kegiatan usaha, dapat berisikan latar belakang dan dasar pembentukan serta rencana kerja koperasi pada masa akan datang. 3) Pengesahan badan hukum Setelah terbentuk pengurus dalam rapat pendirian koperasi, maka untuk mendapatkan badan hukum koperasi, pengurus/pendiri/kuasa pendiri harus mengajukan permohonan badan hukum kepada pejabat terkait, sebagai berikut : Para pendiri atau kuasa pendiri koperasi terlebih dulu mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada diajukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan melampirkan : Anggaran Dasar Koperasi yang sudah ditandatangani pengurus rangkap dua, aslinya bermaterai) Berita acara rapat pendirian koperasi. Surat undangan rapat pembentukan koperasi Daftar hadir rapat. Daftar alamat lengkap pendiri koperasi. Daftar susunan pengurus, dilengkapi photo copy KTP (untuk KSP/USP dilengkapi riwayat hidup). Rencana awal kegiatan usaha koperasi. Neraca permulaan dan tanda setor modal minimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berasal dari simpanan pokok, wajib, hibah. Khusus untuk KSP/USP disertai lampiran surat bukti penyetoran modal sendiri minimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi pri-mer dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berupa deposito pada bank pemerintah. Mengisi formulir isian data koperasi. Surat keterangan dari desa yang diketahui oleh camat. Membayar tarif pendaftaran pengesahan akta pendirian koperasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Apabila permintaan pengesahaan akta pendirian koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketetntuan di atas kepada pendiri atau kuasa pendiri diberikan bukti penerimaan. Pejabat koperasi, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM akan memberikan pengesahaan terhadap akta koperasi apabila ternyata setelah diadakan penelitian Anggaran dasar koperasi. · tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dan · tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 1. Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak sejak penerimaan permohonan pengesahan badan hukum dari koperasi yang bersangkutan harus telah memberikan jawaban pengesahannya. Tetapi biasanya proses pengesahan di dinas koperasi dapat selesai hanya dalam waktu 3 (tiga) minggu. 2. Bila Pejabat berpendapat bahwa Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang koperasi dan peraturan pelaksananya serta kegiatannya sesuai dengan tujuan, maka akte pendirian di daftar dengan nomor urut dalam Buku Daftar Umum. Kedua buah Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran tentang tanda pengesahan oleh Pejabat a.n Menteri. 3. Tanggal pendaftaran akte Pendirian berlaku sebagai tanggal sesuai berdirinya koperasi yang mempunyai badan hukum, kemudian Pejabat mengumumkan pengesahan akta pendirian di dalam Berita Negara Republik Indonesia 4. Buku Daftar Umum serta Akte-Akte salinan/petikan ART/AD Koperasi dapat diperoleh oleh pengurus koperasi dengan mengganti biaya fotocopy dan harus dilegalisir oleh Pejabat Koperasi yang bersangkutan. Biaya yang dikenakan untuk hal di atas adalah Rp. 25.000 5. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan oleh pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan. 6. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan. 7. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan Kepmen No.98 tahun 2004, prosedur pendirian koperasi yang melibatkan notaris di dalamnya, masih mengikuti prosedur yang ada, tetapi ada beberapa tahapan yang melibatkan notaris yaitu : 1. Rapat pembentukan koperasi selain mengundang minimal 20 orang calon anggota, pejabat desa, pejabat dinas koperasi hendaknya mengundang pula notaris yang telah ditunjuk pendiri koperasi, yaitu notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai dengan jabatan notaris, berkedudukan di wilayah koperasi itu berada (dalam hal ini berkedudukan di Kabupaten Bandung), serta memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri koperasi dan UKM RI. 2. Notaris yang telah membuat akta pendirian koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian membacakan dan menjelaskan isinya kepada para pendiri, anggota atau kuasanya sebelum menanda-tangani akta tersebut. 3. Kemudian akta pendirian koperasi yang telah dibuat notaris pembuat akta koperasi disampaikan kepada pejabat dinas koperasi untuk dimintakan pengesahannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4) Prinsip Koperasi indonesia Dalam Bab III, bagian Kedua, Pasal (5) UU No 25 tahun 1992 diuraikan bahwa : 1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut : a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e. Kemandirian; 2. Dalam mengembangkan koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut : a. Pendidikan Perkoperasian b. Kerja sama antar koperasi Dalam Penjelasan dari Pasal (5) UU No. 25 Tahun 1992 tersebut, diuraikan bahwa prinsip koperasi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakkan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi. Dengan adanya prinsip tersebut, koperasi dapat dibedakan dari badan usaha lainnya, karena adanya: Sifat kesuka relaan dalam keanggotaan koperasi. Sifat ini mengandung arti bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Adanya prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakuakn atas kehendak keputusan para anggotanya. Kalau dikaji secara mendalam, prinsip atau asa koperasi tersebut merupakan penerimaan dari rumusan prinsip-prinsip seperti dirumuskan oleh international cooperative alliance (I.C.A) ata aliansi koperasi internasional. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai bahan usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi. Dengan adanya prinsip tersebut, koperasi dapat dibedakan dari badan usaha lainnya, karena adanya : Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi. Sifat ini mengandung arti bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun, sifat kesuka relaan ini juga mengandung arti bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Adanya prinsip demikrasi. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggotanya. Pembagian sisa hasil usaha berdasar atas prinsip keadilan dan asas kekeluargaan. Sisa hasil usaha koperasi tidak dibagi semata-mata atas dasar modal yang dimiliki anggota dalam koperasi, tetapi juga atas dasar perimbangan jasa usaha mereka terhadap koperasi. Koperasi bukan merupakan akumulasi modal. Meskipun koperasi bukan merupakan suatu akumulasi modal, tetapi koperasi memerlukan modal pula untuk menjalankan kegiata usahanya. Prinsip Kemandirian dari koperasi. Ini mengandung arti bahwa koperasi harus dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung kepada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Selain lima prinsip tersebut, dalam pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan perkoperasian dan bekerja sama dengan antar koperasi. 5) Organ-Organ Koperasi Menurut Undang-Undang no.25 tahun 1992 pasal 21. Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari : 1. Rapat Anggota; 2. Pengurus; 3. Pengawas.

sistem ekonomi kapitalis

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kapitalisme merupakan system ekonomi politik yang di dasarkan pada hak milik pribadi dimana dalam kapitalisme terdapat tujuan untuk kepentingan pribadi tanpa menghargai kebutuhan masyarakat dan menghormati kepentingan umum. Dan lebih mengarahkan kemampuan dan potensi yang ada untuk meningkatkan kekayaannya. Namun dengan adanya system capital ini menjadikan masyarakat lebih bersemangat untuk bekerja, melatih untuk lebih kreatif dalam menjalankan usahanya. B. Rumusan Masalah Apa itu kapitalisme dan dampak bagi kehidupan manusia? BAB II PEMBAHASAN A. Sejarah Kapitalisme Kapitalisme atau capital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dimana pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar (Wikipedia, bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). Menurut Dudley Dillard kapitalisme adalah hubungan-hubungan di antara pemilik pribadi atas alat-alat produksi yang bersifat nonpribadi (tanah, tambang, instalasi industry dan sebagainya, yang secara keseluruhan disebut modal atau capital) dengan para pekerja yang biar pun bebbas namun tak punya modal yang menjual jasa tenaga kerjanya kepada para majikan. System kapitalisme sepenuhnya memihak dan menguntungkan pihak-pihak pribadi kaum bisnis swasta. Seluruh keputusan yang menyangkut bidang produkasibaik itu alam dan tenaga kerja dikendalikan oleh pemilik dan diarahkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Secara sosiologis paham kapitalisme berawal dari perjuangan terhadap kaum feodal salah satu tokoh yang terkenal Max Weber dalam karyanya “The Protestan Etic of Spirrit Capitalism” mengungkapkan bahwa kemunculan kapitalisme erat sekali dengan semangat religious terutama kaum protestan. Pendapat Weber ini didukung Marthin Luther King yang mengatakan bahwa lewat perbuaatan dan karya yang lebih bain manusia dapat menyelamatkan diri dari kutukan abadi. Tokoh yang mendukung adalah Benjamin Franklin dengan motonya yang sangat terkenal: “Time is Money’, bahwa manusia hidup untuk bekerja keras dan memupuk kekayaan. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya system perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Akan tetapi bukan hanya kritik saja yang mengancam kapitalisme melainkan juga idiologi lain yang ingin melenyapkannya seperti komunisme. Kapitalisme mulai mendominasi kehidupan perekonomian ekonomi dunia Barat sejak runtuhnya feodalisme. Akar kapitalisme dalam beberapa hal bersumber daari filsafat Romawi kuno. Hal itu muncul pada ambisinya untuk memiliki kekuatan dan meluaskan pengaruh serta kekuasaan. Kapitalisme berkembang secara bertahap dari feodalisme bourgeoisme sampai pada kapitalisme. Selama prose situ berlangsung telah bekembang berbagai pemikirran dan ideology yang melanda dalam arus yang mengarah pada pengukuhan hak milik pribadi dan seruan kebebasan. Kapitalisme menyeru dan membela liberalisme. Tetapi kebebasan politik telah berubah menjadi kebebasan moral dan sosial, kemudian berubah menjadi permisifisme. Setelah Eropa memasuki zaman Renaiscance yaitu zaman dimana pencerahan mulai muncul setelah zaman feudal kapitalisme muncul bersamaan dengan munculnya ideology baru yaitu munculnya liberalisme. Bapak kapitalisme yaitu Adam Smith mengemukakan lima teroti dasar dari kapitalisme yaitu: 1. Pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertantu. 2. Pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi. 3. Pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin. 4. Kebebasan melakukan kompetisi 5. Mengakui hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar. Pendapat Adam Smith yang paling penting ialah tentang ketergantungan peningkatan perekonomiaan, kemajuan dan kemakmuran kepada kebebasan ekonomi yang tercermin kepada kebebasan individu yang memberikan seseorang kebebasan memilih pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya yng dapat mewujudkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan dirinya. Kebebasan berdagang dimana produktivitas peredaran produksi dan distribbusinya berlangsung dalam iklim persaingan bebas. Kaum kapitalisme memandang kebebasan adalah suatu kebutuhan bagi individu untuk menciptakan keserasian antara dirrinya dan masyarakat. Sebsb kebebasan itu adalah suatu kekuatan pendorong bagi produksi karena ia benar-benar menjadi hak manusia yang menggambarkan kehormatan kemanusiaan. FASE-FASE KAPITALISME 1. Kapitalisme Awal (1500 – 1750) Pada akhir abad pertengahan (abad 16 – 18), industry di Inggris sedang terkonsentrasi pada industry sandang. Industry sandang di Inggris menjadi industry sandang terbesar di Eropa. Meskipun banyak masalah yang dihadapi akan tetapi industry sandang di Ingris menjadi industry yang sangat pesat. Industry sandang inilah yang menjadi pelopor lahirnya kapitalisme di Eropa sebagai suatu system sosial dan ekonomi. Kemudian industry ini berlanjut pada usaha perkapalan, pergudangan, bahan-bahan mentah, barang-barang jadi dan variasi bentuk kekayaan yang lain. Dari beberapa kejadian dan juga factor lingkungan historis mempengaruhi pembentukan modal di Eropa Barat pada awal terbentuknya kapitalisme antara lain: a. Dukungan agama bagi kerja keras dan sikap hemat b. Pengaruh logam-logam mulia dari dunia baru terhadap perkembangan relative pendapatan atas upah, laba dan sewa. c. Peranan Negara dalam membantu dan secara langsung melakukan pembentukan modal dalam bentuk benda modal aneka guna. Etika ekonomi yang diajarkan katolisme abad pertengahan menciptakan banyak hambatan bagi perkembangan kapitalis dan ideology kapitalis (Dudley Dillar, 1997;17). Russel mengemukakan adanya tiga factor yang menghambat kapitalisme di pedesaan dan di berbagai wilayah lain, kendala itu adalah: a. Tanah yang ada hanya digunakan untuk becocok tanam sehingga hasil produksinya sangat terbatas. Russel mengusulkan untuk mengubah tanah menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan (profitable). Dalam pengertian lalin tanah bisa diperjual belikan seperti barang lainnya. b. Para petani atau buruh tani yang masih terikat pada system ekonomi subsistensi. Komentar Russel untuk hal ini adalah mereka siap untuk dipekerjaan dengan upah tertentu. c. Hasil produksi yang diperoleh petani saat tiu hanya sekedar digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Menurut Russel produksi hasil petani harus ditawarka ke pasar dan siap dikonsumsi oleh public. 2. Kapitalisme Klasik Pada fase ini ditandai dengan adanya revolusi industry di Inggris. Di inggris mulai banyak diciptakan mesin-mesin besar yang sangat berguna untuk menunjang industry. Revolusi industry dapat didefinisikan sebagai periode peralihan dari dominasi modal perdagang atas modal industry ke dominasi modal industry atas modal perdagangan (Dudley Diller 1987:22). Kapitalisme mulai menjadi penggerak kuat bagi perubahan tekhnologi karena akumulasi modal memungkinkan penggunaan penemuan baru yang tak mungkin dilakukan oleh masyarakat miskin. Difase inilah mulai dikenal tokoh yang disebut “bapak kapitalisme” yaitu Adam Smith. Adam Smith bersama dengan bukunya yang sangat trkenal yaitu “wealth of nation (1776). Buku ini mencerminkan ideology kapitalisme klasik. Salah satu poin ajarannya “laissez faire” dengan invisible hand-nya (mekanisme pasar). Kebijaksanaan laissez faire mencakup pula perdagangan bebas, keuangan yang kuat, anggaran belanja seimbang, dan bantuan kemiskinan minimum. Tak ada satu konsepsi barupun tentang masyarakat yang dapat menandingi peradaban kapitalisme. Beberapa tokoh seangkatan seperti David Ricardo dan John Stuart Mills yang sring dikenal sebagai tokoh ekonomi neo klasik. Pada fase inilah kapitalisme sering mendapat hujatan pedas dari kelompok Marx. 3. Kapitalisme Lanjut Peristiwa besar yang menandai fase ini adalah terjadinya Perang Dunia. Kapitalisme lanjut sebagai peristiwa penting ini ditandai paling tidak oleh tiga momentum, yaitu : a. Pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika. b. Bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika sebagai akses dari kapitalisme klasik, yang kemudian memanifestasikan kesadaran itu dengan perlawanan. c. Ravolusi Bolshevik Rusia yang berhasrat meluluh lantahkan institusi fundamentak kapitalisme yang berupa kepemilikan secara individu atas penguasaan sarana produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan dan kemampuan agama. Dari sama muncul ideology tandingan yaitU komunisme. B. Prinsip dan Bentuk Kapitalisme Prinsip-prinsip kapitalisme yaitu : 1. Mencari keuntungan dengan berbagai cara dan sarana kecuali yang terang-terangan dilarang Negara karena merusak masyarakat seperti heroin dan semacamnya. 2. Mendewakan hak milik pribadi dengan membuka jalan selebar-lebarnya agar tiap orang mengarahkan kemampuan dan potensi yang ada untuk meningkatkan kekayaan dan meliharanya serta tidak ada yang menjahatinya. Karena itu dibuatlah peraturan-peraturan yang cocok untuk meningkatkan dan melancarkan usaha dan tidak ada campur tangan Negara dlam kehidupan ekonomi kecuali dalam batas-batas yang sangat diperlukan oleh peraturan umum dalam rangka mengokohkan keamanan. 3. Perfect competition. 4. Price system sesuai dengan tuntutan permintaan dan kebutuhan bersandar pada peraturan harga yang diturunkan dalam rangka mengendalikan komoditas dan penjualannya. Bentuk-bentuk kapitalisme yaitu: 1. Kapitalisme perdagangan. Muncul pada abad ke-16 setelah dihapusnya system feodal. Dalam Bentuk-bentuk system ini seorang pengusaha mengangkat hasil produksinya dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan kemudian ia berfungsi sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 2. Kapitalisme industry. Lahir karena ditopang oleh kemajuan industry dengan penemuan mesin tenun tahun 1733 dan mesin uap oleh James Watt tahun 1765. Semua itu telah membangkitkan revolusi industry di Ingris dan Eropa menjelang abad ke-19. Kapitalisme industry ini tegak di atas dasar pemisahan antara modal dan buruh, yakni antara manusia dan mesin. 3. System Kartel yaitu kesepakatan perusahaan-perusahaan besar dalam membagi pasaran internasional. System ini member kesempatan untuk memonopoli pasar dan pemasaran seluas-luasnya. Aliran ini tersebar di Jerman dan Jepang. 4. System Trust yaitu sebuah system yang membentuk satu perusahaan dari berbagai perusahaan yang bersaing agar perusahaan tersebut lebih mampu berproduksi dan lebih kuat untuk mengontrol dan menguasai pasar. Pemikiran dan keyakinan-keyakinan lainnya Aliran naturalism yang merupakan dasar kapitalisme ini sebenarnya menyerukan hal-hal sebagai berikut: 1. Kehidupan ekonomi yang tunduk kepada system natur yang bukan buatan manusia. Dengan sifat seperti itu akan mampu mewujudkan pengembangan hidup dan kemajuan secara simultan. 2. Tidak ada campur tangan Negara dalam kehidupan ekonomi dan membatasi tugasnya hanya untuk melindungi pribadi-pribadi dan kekayaan serta menjaga keamanan dan membela Negara. 3. Kebebasan ekonomi bagi tiap individu dimana ia mempunyai hak untuk menekuni dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Tentang kebebasan seperti ini diungkapkan dalam sebuah prinsip yang sangat masyur dengan semboyan “biarkan ia bekerja dan biarkan ia berlalu.” 4. Kepercayaan kapitalisme terhadap kebebasan yang tiada batas telah membawa kekacauan keyakinan dan perilaku. Ini melahirkan berbagai konflik di Barat yang kemudian melanda dunia sebagai akibat dari kehampaan pemikiran dan kekosongan rohani. 5. Rendahnya upah dan tunmtutan yang tinggi mendorong tiap anggota keluarga bekerja. Akibatnya tali kekeluargaan putus dan sendi-sendi sosial di kalangan mereka runtuh. Pendapat Adam Smith yang paling penting ialah tentang ketergantungan peningkatan perekonomian kemajuan dan kemakmuran kepada kebebasan ekonomi yang tercermin pada kebebasan individu yang memberikan seseorang bebas memilih pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya yang dapat mewujukan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan dirinya. Kebebasan pedagang dimana produktivitas peredaran produksi dan distribusinya berlangsung dalam iklim persaingan bebas. Kaum kapitalis memandang kebebasan adalah suatu kebutuhan bagi individu untuk menciptakan keserasian antara dirinya dan masyarakat. Sebab kebebasan itu adalah suatu kekuatan pendorong bagi produksi karena ini benar-benar menjadi hak manusia yang menggambarkan kehormatan kemanusiaan. C. Kapitalisme di Berbagai Bidang 1. Kapitalisme Pendidikan Kapitalisme kini telah menyentuh wilayah pendidikan nasional. Munculnya dikotomi Sekolah Berstandar Internasiaonal (SBI) dan sekolah biasa merupakan pengejawantahan semangat kapitalis dalam dunia pendidikan. Tidak dipungkiri, akan muncul kelas-kelas sosial sebagai bias ‘penerapan’ ide kapitalis dalam dunia pendidikan. Kelas sosial karena system pendidikan yang berbasis modal dan menyampingkan kecerdasan. Contoh sederhana, jika dikota anda ada sekolah ber-SBI atau minimal masih Rintisan Standar Internasiona (RSBI) yang bersebelahan dengan sekolah biasa, anda pasti menyaksikan fenomena memprihatinkan. Betapa kesenjangan sosial kelihatan sangat nyata dan menjadi pemandangan lumrah. Halaman parkir sekolah ber-SBI dipastikan penuh dengan mobil dan seluruh siswa masuk sekolah menenteng laptop. Sebaliknya di sekolah biasa, para siswa diantar dengan sepeda motor, naik angkutan kota, bahkan jalan kaki. Jarang sekali yang menenteng laptop atau membawa ponsel pun seharga ratusan ribu. Kesenjangan kenyataan ini merupakan pengejawantahan gagasan kapitalisme dalam dunia pendidikan. Perbedaan menyolok performance siswa dan pengajar antara sekolah berstandar internasional dan sekolah biasa mengindikasikan munculnya kelas sosial dalam masyarakat pendidikan. Sebuah kelas sosial sebagai akibat system pendidikan yang berbasis modal dan meletakkan kemampuan atau kecerdasan adalah efek dari kekuatan modal. Dalam system pendidikan nasional, kecerdasan bisa dicapai apabila ditunjang oleh fasilitas lengkap (berteknologi tinggi). Dengan teknologi yang memadai, maka proses belajar akan berlangsung dengan baik. Logika seperti inilah yang menjadi landasan kegiatan belajat mengajar dalam system pendidikan kita. Lantas bagaimana dengan siswa yang tidak mamapu ‘membeli’ segala fasilitas mahal tersebut. Semestinya konsep SBI dan Non SBI ditinjau ulang. Sesuai amanat UUD 1945 bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pengajaran. Pemerataan pendidikan harus dirasakan oleh seluru masyarakat Indonesia. Kenyataanya dalam sisitem pendidikan kita mereka yang memiliki modal akan menikmati fasilitas pendidikan yang mewah. Sedangkan yang kurang beruntung hanya bisa menikmati sekolah biasa dengan fasilitas seperti seadanya. 2. Kapitalisme Dalam Lembaga Keuangan Perbankan System kapitalis memposisikan uang sebagai sesuatu yang mempunyai nilai berdasarkan waktu. Keadaan ini akan memaksan lembaga keuangan khususnya perbankan memberikan pertolongan financial dengan mengharapkan imbalan bunga,sehingga bunga dapat didefinisikan sebagai ‘tiada pertolongan tanpa imbalan’. Hal ini bertolak belakang sekali dengan prinsip seseorang muslim, karena islam merupakan agama terbesar di Indonesia, dimana pertolongan diberikan dengan ikhlas dan biarlah Allah SWT yang membalas dengan cara-Nya. Disadari atau tidak, bunga merupakan salah satu factor utama penyebab krisis moneter tahun 1997 dan krisis keuangan global saat ini. Semua instansi keuangan baik bank maupun non bank menarik dana dari masyarakat dengan iming-iming bunga dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan memperoleh imbalan berupa bunga. Keserakahan akan mendorong lembaga keuangan untuk menyalurkan dana kepada pihak manapun secara besar-besaran, akibatnya terjadi kredit macet yang berdampak besar terhadap lembaga itu sendiri. Di Indonesia ini terjadi sebelum krisis dan memacu terjadinya krisis moneter, sedangkan di Amerika Serikat ini memacu terjadinya krisis kredit perumahan yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan global. Disatu sisi jika pemerintah atau bank sentral melakukan regulasi ketat akan berdampak buruk juga bagi perekonomian karena akan terjadi fenomena yang disebut credit crunch. Dimana lembaga keuangan tidak menyalurkan kredit karena regulasi ketat sehingga roda perekonomian tidak berjalan, khususnya sector riil yang menyerap tenega kerja. IMF melalui rezim investai terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang didorong liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan rezim investasi bebas hanya menguntungkan negara-negara maju. Liberalisasi perdagangan tidak hanya transfer hasil produksi, tetapi juga mempermudah negara maju untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara dunia ketiga. Rezim investasi bebas merupakan pintu untuk mempermudah arus investasi yang menjadi fakor penting bagi perkembangan perusahaan multinasional dan transnasional agar mampu bergerak melintasi batas negara. Segi Negatif Kapitalisme · System buatan manusia. Sekelompok kecil pribadi mendominasi pasar untuk mencapai kepentingan sendiri tanpa menghargai kebutuhan masyarakat dan menghormati kepentingan umum. · Egoistic. Dalam system kapitalisme individu dan sekelompok kecil pribadi mendominasi pasar untuk mencapai kepentingan sendiri tanpa menghargai kebutuhan masyarakat dan menghormati kepentingan umum. · Monopolistic. Dalam system kapitalisme seorang kapitalis memonopoli komonditas dan menimbunnya. Apabila barang tersebut habis di pasar ia mengeluarkannya untuk di jual dengan harga mahal yang berlipat ganda mencekik konsumen dan orang-orang lemah. · Terlalu berpihak pada hak milik pribadi. Kapitalisme terlalu mengagungkan hak milik pribadi. Sedangkan komunisme malah menghilangkan hak milik pribadi. · Persaingan. System dasar kapitalisme membuat kehidupan menjadi arena perlombaan harga. Semua orang berlomba mencari kemenangan. Sehingga kehidupan dan system kapitalisme berubah menjadi riba dimana yang kuat menerkam yang lemah. Hal ini sering menimbulkan kebangkrutan pabrik atau perudahaan tertentu. · Perampasan tenaga produktif. Kapitalisme membuat para tenaga kerja sebagai barang komoditas yang harus tumbuh kepada hokum, permintaan dan kebutuhan yang menjadikan dia sebai barang yang dapat ditawarkan setiap saat. Pekerja ini bisa jadi sewaktu-waktu diganti dengan orang lain yang upahnya lebih rendah dan mampu bekerja lebih banyak dan pengabdiannya lebih baik. · Pengangguran. Suatu fenomena umum dalam masyarakat kapitalis ialah munculnya pengangguran yang mendorong milik perusahaan untuk menambah tenanga yang akan memberatkannya. · Kehidupan yang penuh gejolak. Ini adalah akibat logis dari persaingan yang berlangsung antara dua kelas. Yang satu mementingkan pengumpulan uang dengan segala cara. Sedangkan yang satu lagi tidak diberi kesempatan mencari sendiri kebutuhannya tanpa kenal belas kasihan. · Penjajahan. Karena didorong mencari bahan baku dan mencari pasar baru untuk memasarkan hasil produksinya kapitalisme memasuki petualangan pejajahan terhadap semua bangsa. Pada mulanya dalam bentuk penjajahan ekonomi pola piker politik dan kebudayaan. Kemudian memperbudak semua bangsa dan mengeksploitasi tenaga-tenaga produktif demi kepentingan penjajahan. · Peperangan dan mala petaka. Umat manusia telah menyaksikan berbagai bentuk pembunuhan dan pembantaian luar biasa biadabnya. Itu terjadi sebagai akibat logis dari sebuah penjajahan yang menimpa umat manusia dibumi yang melahirkan bencana paling keji dan kejam. · Didominasi hawa nafsu. Orang kapitalisme berpegang pada prinsip demokrasi politik dan pemerintahan. Pada umumnya demokrasi yang mereka gebar-gemborkan diikuti dengan hawa nafsu yang mendominasi dan jauh dari kebenaran dan keadilan. · Riba. System kapitalisme tegak diatas landasan riba. Sedangkan riba merupakan akar penyakit yang membuat seluruh dunia menderita. · Tidak bermoral. Kapitalisme memandang manusia sebagai benda materi. Karna itu manusia dijauhkan dari kecenderungan ruhani dan akhlaknya. Bahkan dalam system kapitalisme antara ekonomi dan moral dipisahkan jauh-jauh. · Kejam. Kapitalisme serimg memusnahkan begitu saja komoditas yang lebih dengan cara dibakar atau dibuang kelaut karena khawatir harga akan jatuh disebabkan banyaknya penawaran. Mereka berani melakukan itu padahal masih banyak bangsa-bangsa yang menderita kelaparan. · Boros. Orang-orang kapitalisme memproduksi barang-barang mewah disertai iklan besar-besaran tanpa perduli kebutuhan pokok masyarakat. Sebab yang mereka cari keuntungan belaka. · Tidak berperi kemanusiaan. Orang kapitalis sering mengusir begitu saja seorang buruh karena alasan tenaganya kurang produktif. Tetapi kekejaman ini mulai diringankan akhir-akhir ini dengan adanya perbaikan dalam tubuh kapitalisme. · Sebagai system dalam perusahaan modern. Di dalam system yang berlaku sekarang peningkatan keuntungan perusahaan hanya dapat dinikmati oleh para pemegang saham dan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan karyawan atau buruh. · Dalam system nilai tukar. System kapitalis sebagai suatu system yang mayoritas diterapkan dibebagai Negara termasuk Indonesia, menempatkan uang sebagai sesuatu nilai yang berbeda karena perbedaan waktu, tempat, kekuatan daya beli masyarakat, dan sebagainya. Perbedaan ini akan mendorong spekulan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa peduli terhadap nasib orang banyak. Segi Positif Kapitalisme Kebaikan system kapitalis bagi Indonesia adalah memungkinkan Indonesia untuk mendapatkan suntikan dana investasi dari Negara kapitalis. Investasi ini sangat menguntungkan karena kita secara financial tidak dirugikan oleh investasi para kapitalis ini, jadi mereka memberikan uang (investasi) untuk dikelola oleh kita. Kalo ternyata kita bisa menggunakan uang tersebut dengan baik dan memperoleh laba, kita bagi-bagi uang labanya dengan si kapitalis tersebut (bagi hasil). Kalau ternyata kita merugi, artinya uang investasi habis tapi tidak mendapatkan laba, maka si kapitalis akan menarik uangnya yang tersisa. Jadi sebenernya dengan adanya kapitalis itu menanamkan investasi di Indonesia, kita punya kesempatan gratis untuk membangun bisnis tanpa resiko. Hanya saja biasanya kalau perusahaan bangkrut dan investasi ditarik lagi, maka para pegawai perusahaan itu akan di PHK dan inilah yang biasanya di ekspos, seolah-olah ada orang Indonesia yang menderita karena system ekonomi yang kapitalis. BAB III PENUTUP Kesimpulan Kapitalisme merupakan sebuah system yang muncul dari sebuah pemikiran dunia Barat. Kapitalisme mulai mendominasi kehidupan perekonomian dunia barat sejak runtuhnya feodalisme. Dalam bidang ekonomi, di Eropa akhirnya dikenal system kapitalisme, yaitu sebuah system yang mencakup hubungan-hubungan pemilik modal besar. Di Indonesia, kapitalisme terasa pada persaingan antara pasar modern dengan pasar tradisional. Seperti halnya yang kita jumpai banyaknya toko swalayan seperti carefour, indomaret, alfamart yang menjamur di Indonesia dan mengalahkan pasar tradisional, baik dalam pelayanan mutu maupun penarikan konsumen. DAFTAR PUSTAKA www.wikipedia.org